√ Soal PPKn Kelas IX untuk Ujian Semester Ganjil 2016/2017 Kurikulum KTSP Lengkap dengan Kunci Jawaban

Contoh soal PKn Kelas IX untuk ujian semester ganjil 2016/2017 kurikulum KTSP dilengkapi dengan kunci jawaban. Berikut cuplikannya :

A. PILIHAN GANDA

1. Perbedaan antara pengakuan secara de fakto dan secara de jure terbentuknya suatu negara,adalah bahwa pengakuan secara de fakto....
a.Atas dasar kenyataan sedang de jure berdasar hukum
b. Dilihat dari terbentuknya dan susunan lembaga negara
c. Keduanya terletak pada timbulnya Asal-usul negara
d. Bersifat sementara sedang de jure bersifat tetap

2. Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah pengakuan dari negara lain.Yang dimaksud dengan pengakuan secara de-fakto,adalah pengakuan . . . .
a. Pengakuan berdasarkan suatu kenyataaan bahwa negara yang baru saja merdeka tersebut,telah memiliki unsur rakyat,wilayah, dan pemerintah yang berdaulat
b. Pengakuan yang sah atas berdirinya suatu negara berdasar ketentuan internasional
c. Telah memiliki sumber pendapatan yang tetap dan kemakmura
d. Secara nyata disebuah wilayah sudah berdiri sebuah negara

3. Landasan hukum bagi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara . . . .
    a. UUD 1945 pasal 27 ayat (3)
    b. UUD 1945 pasal 28 A ayat (2)
    c. UUD 1945 pasal 30 ayat (1)
    d. UUD 1945 pasal 30 ayat (2)

4. Tujuan Negara RI yang disebut sebagai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia ,adalah
a. Negara Indonesia wilayahnya adalah bekas jajahan belanda
b. Hendak mewujudkan masyarakat adil dan makmur
c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
d. Melanjutkan pembangunan Nasional

5. Unsur utama dalam pertahanan dan keamanan negara, adalah . . . .
a. TNI AD, AL, dan AU c. Seluruh rakyat Indonesia
b. TNI dan Kepolisian RI d. Segenap warga negara

6. Salah satu tanda seseorang menjunjung tinggi rasa patriotisme, adalah . . . .
a. Cinta pembela tanah air c. Cinta orang yang berjuang
b. Cinta tanah air dan bangsa d. Menyerang negara tetangga

7. Upaya pembelaan negara oleh warga negara diwujudkan dengan . . . .
a. Menciptakan suasana yang tenang, aman dan damai
b. Memberikan tambahan uang kepada aparat negara
c. Masa bodoh dan acuh tak acuh terhadap orang lain
d. Mewujudkan kesenjangan sosial dalam masyarakat

8. Dalam masa pembangunan TNI mempunyai arti penting ,sesuai dengan doktrinnya mempunyai tugas pokok, yaitu . . . .
a. Mempersiapkan warga negara ikut mengambil bagian
b. Menyelesaikan perselisihan antar sesama daerah
c. Mengusir penjajah dari wilayah negara Indonesia
d. Mengatur pertahanan dan keamanan Negara

9. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia terhadap kemerdekaan bangsanya adalah . . . ,
a. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang
b. Menjaga serta memelihara keutuhannya
c. Melaksanakan pembangunan terutama di daerah yang padat penduduknya
d. Melanjutkan perjuangan di bidang pendidikan

10. Setiap warga negara wajib dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.adapun tujuan pertahanan negara adalah....
a.Melindungi kedaulatan negara
b. Meraih jabatan tertentu dalam pemerintahan
C.Membentuk persaingan militer dengan negara lain
d. Menyiapkan strategi peperangan

11. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil kerja sama seluruh rakayat indonesia,terutama adalah.....
a. Bantuan tenaga kepada para pejuang kemerdekaan
b. Berbagai fasilitas yang disediakan oleh para pejuang
c. Dukungan yang terus menerus kepada gerakan kemerdekaan
d. kesediaan rakyat mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan

12. Pasal 27 ayat( 1) UUD 1945 mengatur tentang kesamaan hak dan kewajiban warga negara di bidang .
a. Hukum dan pemerintahan c. pendidikan dan kebudayaan
b. Kesejahteraan sosial d. pembelaan terhadap negara

13. Perusahaan milik pemerintah dan sebagainya oleh pemberontak disebut.......
a. Sabotase c. Spekulatif
b. sosialisme d. spritual

14. Ajaran atau paham kenegaraan,atau ekonomi yang berusaha supaya harta benda , industri dan perusahaan menjadi milik negara di sebut ......
a. individualisme c. komunisme
b.Sosialisme d.Animisme

15. Orang atau golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan, golongan atau bangsa untuk mendapat dukungan di sebut .....
a. separatis c. sosialisme
b. sabotase d. Radikalisme

16. APBD , harus mendapat persetujuan dan penetapan dari .....
a. Presiden sebagai kepala pemerintahan
b. gubernur sebagai kepala daerah
c. DPRD sebagai lembaga legislatif
d. Gubernur bersama sama Bupati selaku kepala daerah

17. Dengan di berlakukannya Undang undang otonomi daerah maka daerah di beri kewenangan yang luas dalam hal ....
a. Politik Luar Negri
b. Kebijakan moneter dan fiskal
c. Pertahanan dan keamanan
d. Mengelola daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki

18. Dalam penyelenggaraan Otonomi daerah harus berpedoman pada tiga asas, yaitu . . . .
a. Sentralisasi ,dekonsentrasi dan desentralisasi
b. Desentralisasi ,dekonsentrasi dan tugas pembantuan
c. Dekonsentrasi ,tugas pembantuan dan sentralisasi
d. Otonomi daerah ,otonomi luas dan Akuntabilitas

19. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI disebut . . .
a. Otonomi daerah b. Daerah otonom
c. Otonomi d. Wilayah otonom

20. Dengan dilaksanakannya Otonomi daerah, kita sebagai warga negara dan warga masyarakat sebaiknya . . .
a. Berpartisipasi aktif
b. Mendukung jika menguntungkan
c. Bersifat apatis
d. Menyerahkan semua persoalan kepada yang berwenang

21. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai . . .
a. Ketentuan DPRD
b. Keputusan Gubernur selaku kepala daerah Propinsi
c. Keputusan Bupati
d. Urusan pemerintah pusat

22. Hubungan keuangan ,pelayanan umum, pemamfaatan SDA dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan . . .
a.UUD 1945 c. .keputusan Presiden
b Ketetapan MPR d.UU

23. Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas . . . .
a.Gubernur , Bupati ,dan Walikota
b.Gubernur ,Dinas Daerah ,dan Sekertaris Daerah
c.Dinas Daerah dan Sekretaris daerah
d.Gubernur ,Bupati/Walikota dan Perangkat daerah lainnya

24. Pendapatan Asli Daerah (P A D) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah se-bagai perwujudan asas .
a.Desentralisasi c.Sentralisasi
b.Dekonsentrasi d.Asas Pembantuan

25. Dibawah ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang DPRD . . . .
a.Membentuk perda bersama kepala daerah
b.Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah
c.Membentuk UU bersama presiden
d.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya

26. Bentuk kebijakan publik didaerah adalah berupa perda yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda berlaku setelah di undangkan dalam . . . .
a.Lembaran Negara c.Media cetak dan Elektronik
b.Lembaran Daerah d.Salinan Gubernur

27. Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah , hubungan pusat dan daerah , pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah , pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya , serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat di ajuka kepada DPR oleh .....
a. DPD c. DPRD TK 2
b. DPRD TK 1 d. Presiden

28. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keungan negara di tetapkan .
a. Setiap 5 tahun dengan UU c. Setiap sidang MPR
b. Setiap tahun dengan UU d. Setelah selesai pemilu

29. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang di usulkan oleh presiden , pemerintah menjalankan .....
a. APBN tahun yang lalu
b. Membuat ulang RAPBN yang baru
c. Tetap menggunakan RAPBN yang di ajukan itu walapun tidak mendapat persetujuan
d. Ketetapan MPR

30. Kebijakan publik mencakup hukum atau peraturan perundangan-undangan yang pelaksanaannya                di buat oleh......
a. Lembaga legislatif                    c. Lembaga Yudikatif
b. Lembaga ekskutif                    d. Lembaga Federatif

B. SOAL URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat
1. Sebutkan dampak dan akibat yang ditimbulkan apabila warga negara tidak ikut serta dalam pembelaan Negara.
2. Berikan 4 (empat ) contoh partisipasi nyata dalam upaya bela negara bagi siswa dilingkungan sekolah !
3. Sebukan tujuan Otonomi daerah !
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan :
a.Desentralisasi
b.Dekonsentrasi

5. Sebutkan kewenangan yang masih menjadi urusan pemerintah pusat .

---- — Selamat Menjawab – ----

KUNCI JAWABAN
PPKN
KELAS IX

A.    1. A            11.D            21.D
2.A            12.A            22.D
3.A            13.A            23.D
4.C            14.B            24.A
5.B            15.A            25.C
6.B            16.C            26.B
7.A            17.D            27.A
8.D            18.B            28.B
9.A            19.B            29.C
10.A            20.A            30.A

B.    1. – Stabilitas nasional menurun bahkan terancam
-    Pemerintahan menjadi tidak stabil
-    Keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa terancam
-    Upaya pelaksanaan pembangunan nasional akan terhambat

1.    - Tidak berbuat onar dilingkungan sekolah
-    Rajin belajar
-    Aktif dalam kegiatan osis
-    Menghindari tauran antar pelajar
-    Tidak terlibat narkoba dll.

2. Agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat, sehingga
Jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar
-Agar pemerintah tidak hanya di jalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerahpun diberi hak mengurus sendiri kebutuhannya
- Agar kepentingan umum suatu daerah di urus lebih baik dengan memerhatikan sifatdan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri .

3. Desentralisai adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan sistem NKRI
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Guburernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu4. A. Politik luar negeri
B.Pertahanan
C.Keamanan
D.Yustisi
E.Moneter dan fiskal nasional
F.Agama